Demo Mahasiswa Kembali Bergema, Benarkah Ada Kepentingan Politik di Balik Aksi?

Daftar Isi

 

JAKARTA — Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali mewarnai Jakarta. Sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Selasa, 18 Agustus 2026.

Aksi tersebut mengusung tema “Merebut Kemerdekaan” dan membawa sejumlah tuntutan yang menyentuh persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, korupsi, hingga ruang kebebasan sipil.

BEM UI disebut membawa delapan tuntutan, di antaranya penghentian praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, penurunan harga kebutuhan pokok serta BBM, evaluasi proyek strategis nasional, evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, hingga persoalan transfer ke daerah.

Namun, di tengah aksi tersebut muncul kembali pertanyaan lama yang selalu mengikuti gerakan mahasiswa: apakah gerakan ini benar-benar murni lahir dari keresahan mahasiswa dan masyarakat, atau ada kepentingan politik yang ikut bermain di belakangnya?

Pertanyaan yang Sulit Dihindari

Kecurigaan mengenai adanya kepentingan politik sebenarnya bukan hal baru.

Pada rangkaian demonstrasi mahasiswa Juni 2026, misalnya, Aliansi BEM Bersatu pernah menuding adanya intervensi politik dalam aksi mahasiswa. Salah satu tudingan bahkan mengarah kepada PDIP.

Namun tudingan tersebut dibantah oleh politikus PDIP Mohamad Guntur Romli. Ia menilai tudingan keterlibatan partainya dalam aksi mahasiswa tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi merendahkan independensi gerakan mahasiswa.

Artinya, preseden mengenai tarik-menarik kepentingan politik memang pernah muncul, tetapi hal tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa aksi mahasiswa pada 18 Agustus 2026 juga dikendalikan oleh aktor politik tertentu.

Jangan Sampai Kritik Rakyat Dijadikan Kendaraan Politik

Gerakan mahasiswa pada dasarnya merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, menyampaikan kritik terhadap kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus dicurigai sejak awal.

Namun persoalannya menjadi berbeda apabila demonstrasi benar-benar digunakan sebagai kendaraan kepentingan kelompok tertentu.

Jika ada aktor politik yang membiayai, mengarahkan isu, mengatur massa, atau memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan politik praktis, maka publik berhak mendapatkan penjelasan.

Sebaliknya, apabila tuduhan “demo ditunggangi” hanya digunakan untuk membungkam kritik, maka hal tersebut juga berbahaya bagi demokrasi.

Bukti, Bukan Sekadar Kecurigaan

Sampai saat ini, belum ditemukan bukti terverifikasi yang cukup untuk menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI pada 18 Agustus 2026 ditunggangi atau dikendalikan oleh politikus tertentu.

Karena itu, publik sebaiknya tidak buru-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan kemunculan tokoh politik, dugaan hubungan antarindividu, kendaraan, pendanaan, ataupun unggahan media sosial.

Indikasi tersebut memang dapat menjadi bahan awal untuk ditelusuri, tetapi belum otomatis menjadi bukti adanya operasi politik.

Yang justru perlu diperiksa adalah beberapa pertanyaan sederhana:

Siapa yang membiayai aksi?

Dari mana sumber logistik massa?

Siapa yang menyusun agenda dan tuntutan?

Apakah ada komunikasi antara penggerak aksi dengan partai atau tokoh politik tertentu?

Apakah ada aliran dana atau fasilitas dari kelompok politik?

Dan yang paling penting, apakah mahasiswa tetap memiliki kendali penuh atas keputusan gerakan mereka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menempelkan label “ditunggangi”.

Mahasiswa Jangan Jadi Alat, Pemerintah Jangan Anti-Kritik

Demonstrasi mahasiswa harus tetap dijaga sebagai ruang kritik terhadap kekuasaan.

Mahasiswa tidak boleh menjadi alat politik siapa pun.

Namun pemerintah juga tidak boleh menjadikan isu “ditunggangi” sebagai alasan untuk mengabaikan substansi tuntutan mahasiswa.

Sebab pada akhirnya, yang harus diuji bukan siapa yang paling keras berteriak, melainkan apakah tuntutan yang disampaikan benar-benar mencerminkan persoalan yang dirasakan masyarakat.

Jika gerakan itu murni lahir dari keresahan publik, maka pemerintah seharusnya menjawab tuntutannya dengan data dan kebijakan.

Jika ternyata ditemukan intervensi politik, maka publik juga berhak mengetahuinya secara terbuka.

Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang independen, pemerintah yang terbuka terhadap kritik, dan publik yang tidak mudah percaya pada tuduhan tanpa bukti.

Untuk saat ini, pertanyaan “Apakah demo mahasiswa kali ini ditunggangi politikus?” masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan pembuktian — bukan kesimpulan.