Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Kendaraan, Diganti Sistem Jalan Berbayar

Daftar Isi

Zonaintiem.com, Jepara – Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau pay per use bagi pengguna jalan di wilayah Jawa Barat.

Gagasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari konsep besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun infrastruktur jalan yang lebih modern, berkualitas, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Menurut Dedi, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berfokus meningkatkan kualitas jalan provinsi agar memiliki standar pelayanan yang lebih baik. Tidak hanya menghadirkan jalan mulus, pemerintah juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, jalannya mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pos pengamanan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang keadaan darurat seperti mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, hingga tim paramedis.

Setelah infrastruktur dinilai siap dan memadai, Pemprov Jawa Barat berencana mengkaji penerapan sistem jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor.

Dalam konsep tersebut, masyarakat hanya dikenakan biaya ketika menggunakan jalan. Sebaliknya, kendaraan yang tidak digunakan di jalan tidak akan dikenai pembayaran.

“Artinya menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar,” kata Dedi.

Menurutnya, sistem tersebut dinilai lebih adil karena besaran pembayaran akan disesuaikan dengan intensitas penggunaan jalan dan beban kendaraan yang melintas.

Dedi menilai kendaraan berbobot berat seharusnya membayar lebih besar lantaran memberikan dampak lebih tinggi terhadap kerusakan jalan dibanding kendaraan ringan.

Selain itu, ia berharap penerapan sistem pay per use dapat mendorong masyarakat menggunakan jalan secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, tingkat kemacetan diharapkan dapat berkurang dan kenyamanan pengguna jalan meningkat.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa rencana tersebut masih sebatas gagasan awal dan belum menjadi kebijakan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan tim kajian untuk melakukan telaah lebih mendalam dengan melibatkan akademisi, pakar, serta berbagai pihak terkait.

“Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah bersama para akademisi dan berbagai pihak lainnya,” ujarnya.

Kajian tersebut nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, dampak ekonomi, kesiapan teknologi, hingga infrastruktur pendukung sebelum kebijakan benar-benar diterapkan.

(ZI/YA)