Menteri PPPA Arifah Fauzi Minta Maaf Soal Usulan Gerbong KRL, Fokus Pemerintah Beralih ke Keselamatan Penumpang
Zonaintiem.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan permohonan maaf resmi kepada publik pada Rabu (29/4/2026) malam terkait usulannya memindahkan gerbong khusus perempuan KRL ke posisi tengah rangkaian kereta.
Permintaan maaf ini disampaikan menyusul munculnya kritik luas dari masyarakat dan sejumlah pihak, setelah pernyataan tersebut dianggap kurang tepat di tengah suasana duka akibat kecelakaan maut yang melibatkan kereta jarak jauh.
Dalam keterangannya, Arifah menegaskan bahwa pemerintah kini memprioritaskan penanganan korban secara menyeluruh. Ia juga mengaku telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” ujar Arifah.
Ia menambahkan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama tanpa membedakan gender. Menurutnya, kebijakan transportasi ke depan harus berfokus pada perlindungan seluruh masyarakat secara kolektif.
“Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” lanjutnya.
Fokus pada Penanganan Korban dan Evaluasi Sistem
Arifah menjelaskan, usulan pemindahan gerbong sebelumnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap posisi gerbong di bagian depan dan belakang rangkaian yang dinilai lebih rentan saat terjadi benturan keras.
Namun demikian, ia mengakui bahwa dalam situasi duka, perhatian utama seharusnya tertuju pada penanganan korban serta empati terhadap keluarga terdampak.
Kementerian PPPA, kata dia, kini berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, khususnya kepada anak-anak yang kehilangan orang tua akibat tragedi tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan evaluasi sistem keselamatan transportasi publik.
“Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan,” tegasnya.
DPR Soroti Solusi yang Dianggap Tidak Menyentuh Akar Masalah
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Derta Rohidin, menilai bahwa usulan pemindahan gerbong tidak menyentuh akar persoalan utama dalam sistem perkeretaapian nasional.
Menurutnya, insiden kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh faktor posisi gerbong, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola sistem, teknologi, serta potensi kesalahan manusia (human error).
“Insiden kecelakaan tersebut bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” kata Derta.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem persinyalan serta manajemen lalu lintas kereta, termasuk koordinasi antara KRL dan kereta jarak jauh seperti KA Argobromo Anggrek.
Derta menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan di ruang publik tetap penting, namun kebijakan yang diambil harus berbasis pada analisis mendalam dan menyasar akar masalah.
“Keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja,” ujarnya.
Momentum Pembenahan Sistemik
Pemerintah diharapkan dapat menjadikan tragedi ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan sistemik yang berdampak jangka panjang. Selain peningkatan standar keselamatan teknis, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak juga harus tetap berjalan beriringan.
Menutup pernyataannya, Arifah mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban dan mendukung upaya perbaikan sistem transportasi nasional.
“Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian kepada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi,” pungkasnya.
Posting Komentar