KPK Tetapkan Bupati Cilacap sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi

Daftar Isi

Zonaintiem.com – Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kali ini, KPK menetapkan Syamsul Aulia Rachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan praktik pengumpulan setoran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dana tersebut diduga diminta dari pejabat di lingkungan pemerintah daerah dengan berbagai dalih kegiatan pemerintahan.

Menurut penyidik KPK, praktik tersebut diduga berlangsung secara sistematis dan melibatkan sejumlah pihak di pemerintahan daerah. Saat ini penyidik masih mendalami aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam perkara tersebut.

Selain kasus di Cilacap, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah lain. Salah satunya adalah penangkapan Muhammad Fikri Thobari yang diamankan dalam OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam kasus lain, KPK juga menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing serta beberapa proyek kegiatan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada periode anggaran 2023–2026.

KPK menegaskan bahwa operasi tangkap tangan masih menjadi salah satu strategi penting untuk membongkar praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik. Hingga awal 2026, lembaga antirasuah tersebut telah menerima ribuan laporan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

KPK juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Redaksi: Zonaintiem.com