Aksi Joget Kepala Desa Viral di Demo Tuntut Cabut PMK Dana Desa 2025: Warganet Kritik Wibawa
JAKARTA – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa (kades) di Jakarta kembali memicu kontroversi dan gelombang kritik keras dari warganet setelah sebuah video yang memperlihatkan para kades tersebut berjoget di tengah kerumunan massa aksi beredar luas di berbagai platform media sosial.
Video yang awalnya muncul di Instagram ini merekam para kades melakukan gerakan joget yang dinilai tidak pantas saat mereka seharusnya berfokus menyuarakan tuntutan penting, yaitu perpanjangan masa jabatan dan pencabutan sejumlah regulasi.
Tuntutan Pencabutan Aturan Menteri Keuangan
Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa secara spesifik meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Tuntutan ini disoroti dalam narasi yang diunggah oleh akun TikTok @suararakyat_45, menegaskan bahwa inti dari demonstrasi adalah masalah kebijakan fiskal terkait desa.
Reaksi Keras Warganet dan Isu Etika Jabatan
Konten joget tersebut segera memicu reaksi negatif dari publik. Banyak warganet menganggap tindakan para kepala desa tersebut tidak mencerminkan kehormatan dan wibawa jabatan yang mereka sandang, terutama di momen aksi yang seharusnya penuh keseriusan dan mengandung aspirasi konstituen.
“Ini demo atau pesta joget? Kok seperti nggak punya wibawa,” ujar salah satu komentar yang viral.
Selain isu wibawa, kritik juga berfokus pada potensi rusaknya citra pemerintah desa di mata publik. Warganet khawatir aksi joget tersebut dapat mengurangi legitimasi tuntutan yang diperjuangkan dan menimbulkan persepsi bahwa aspirasi warga hanya dijadikan bahan hiburan atau tidak ditanggapi dengan keseriusan yang memadai.
Sorotan Pengamat Kebijakan Publik
Seorang pengamat kebijakan publik menanggapi viralnya video ini, menekankan bahwa insiden tersebut menggarisbawahi meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap etika pejabat publik di era digital.
“Perilaku seperti ini harusnya dihindari. Kepala desa adalah figur yang dilihat langsung oleh masyarakat. Ketika aksi serius justru diwarnai tingkah yang tidak relevan, kepercayaan publik bisa menurun,” jelas pengamat tersebut.
Hingga pagi ini, video kontroversial tersebut masih menjadi topik hangat di berbagai platform sosial, menempatkan diskusi mengenai demo kades, perpanjangan masa jabatan, dan etika pejabat publik dalam daftar pembahasan yang trending. Publik kini menanti apakah pihak asosiasi kepala desa akan memberikan klarifikasi atau melakukan evaluasi resmi atas perilaku yang terekam dalam video kontroversial tersebut.
(ZI/YA)
Posting Komentar