Salah Ucap Soal Upah Pengupas Bawang, Masyarakat Perlu Memaklumi? Begini Melihat Kinerja Prabowo Secara Utuh

Daftar Isi

JAKARTA, Zonaintiem.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai upah seorang buruh pengupas bawang yang disebut mencapai Rp700 ribu per kilogram menuai perhatian publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada 14 Agustus 2026. Setelah menjadi perbincangan di masyarakat, muncul informasi bahwa angka tersebut perlu diluruskan dan pemerintah melakukan verifikasi atas informasi yang disampaikan.

Perdebatan mengenai angka tersebut tentu sah terjadi. Namun, masyarakat juga dapat melihat persoalan tersebut secara lebih proporsional: satu kesalahan dalam penyampaian tidak semestinya langsung menghapus seluruh penilaian terhadap kerja pemerintahan selama hampir dua tahun.

Memaklumi Bukan Berarti Membenarkan

Kesalahan penyebutan angka tetap perlu diklarifikasi. Apalagi pernyataan tersebut keluar dari seorang kepala negara dalam forum kenegaraan yang disaksikan publik secara luas.

Namun, memaklumi sebuah kekeliruan dalam berbicara bukan berarti masyarakat harus menganggap kesalahan tersebut benar.

Justru, sikap yang lebih sehat adalah memberikan ruang kepada pemerintah untuk menjelaskan data yang sebenarnya, sekaligus menilai Presiden dan pemerintah berdasarkan rekam kebijakan secara keseluruhan, bukan hanya satu potongan pernyataan.

Dengan kata lain, kritik tetap diperlukan, tetapi penilaian terhadap pemerintah juga sebaiknya dilakukan secara utuh.

Banyak Perubahan yang Sedang Didorong Pemerintah

Dalam pidato kenegaraan terbaru, Prabowo menyampaikan sejumlah agenda besar yang disebut sebagai bagian dari transformasi Indonesia.

Pemerintah menempatkan sejumlah sektor strategis sebagai prioritas, antara lain kesehatan, pendidikan, kedaulatan komoditas, kemandirian energi, optimalisasi aset negara, pembangunan proyek strategis, elektrifikasi mobilitas, serta penguatan sektor keuangan.

Di bidang pangan, pemerintah juga terus mendorong swasembada sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Sejumlah laporan mengenai capaian sektor pangan menunjukkan pemerintah menempatkan produksi pangan dalam negeri sebagai salah satu agenda utama.

Sementara di bidang investasi, Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa realisasi investasi 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun dan dikaitkan dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Untuk semester pertama 2026, pemerintah menyebut realisasi investasi mencapai sekitar Rp1.010 triliun dengan 1,4 juta lapangan kerja.

Angka-angka tersebut tentu tetap perlu dibaca bersama data independen dan kondisi masyarakat di lapangan. Namun, hal itu menunjukkan bahwa terdapat agenda ekonomi berskala besar yang sedang dijalankan pemerintah.

Transformasi Tidak Hanya Berada di Satu Sektor

Perubahan yang didorong pemerintahan Prabowo juga menyentuh persoalan kemandirian energi dan industrialisasi.

Pemerintah misalnya mendorong penguatan pengelolaan komoditas strategis agar Indonesia tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, tetapi memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan nilai dan harga komoditasnya sendiri. Salah satu langkah yang diumumkan adalah rencana pembentukan bursa komoditas strategis.

Di sektor otomotif, pemerintah juga menargetkan produksi massal kendaraan listrik buatan dalam negeri mulai 2028 sebagai bagian dari strategi industrialisasi dan transisi energi.

Sementara dalam sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas manusia sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, termasuk melalui program seperti Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Masyarakat Berhak Mengkritik

Meski demikian, dukungan terhadap agenda pemerintah tidak berarti masyarakat harus berhenti mengkritik.

Kesalahan penyampaian data seperti kasus upah pengupas bawang justru dapat menjadi momentum agar komunikasi pemerintah semakin akurat.

Presiden adalah simbol negara dan setiap pernyataannya memiliki dampak besar. Karena itu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat idealnya berasal dari data yang telah diverifikasi dengan baik.

Masyarakat pun memiliki hak untuk bertanya ketika terdapat angka atau informasi yang dianggap tidak masuk akal.

Kritik bukan berarti anti-pemerintah.

Begitu pula memaklumi kesalahan bukan berarti harus membela setiap pernyataan.

Menilai Pemerintah dari Rekam Kerjanya

Dalam demokrasi, pemerintah memang harus dapat dikritik. Namun, penilaian terhadap seorang presiden juga idealnya dilakukan berdasarkan kebijakan, hasil, dan dampaknya kepada masyarakat selama masa pemerintahan.

Jika ada kebijakan yang berhasil, masyarakat patut memberikan apresiasi.

Jika ada kebijakan yang bermasalah, masyarakat juga berhak menyampaikan kritik.

Begitu pula jika seorang presiden salah mengucapkan angka, kesalahan tersebut dapat dikoreksi tanpa harus menghapus seluruh capaian maupun kebijakan yang sedang berjalan.

Prabowo sendiri dalam pidato kenegaraan terbarunya menekankan sejumlah agenda besar transformasi Indonesia, mulai dari kemandirian pangan dan energi hingga pendidikan, kesehatan, industri, dan pengelolaan sumber daya strategis.

Memaklumi dengan Tetap Kritis

Pada akhirnya, masyarakat dapat mengambil posisi yang lebih seimbang.

Salah ucap boleh dimaklumi, tetapi data tetap harus diluruskan.

Kinerja pemerintah boleh diapresiasi, tetapi kritik tetap harus diberikan ketika diperlukan.

Dan yang paling penting, penilaian terhadap Presiden Prabowo sebaiknya tidak hanya didasarkan pada satu potongan video atau satu kesalahan penyebutan angka, melainkan berdasarkan bagaimana berbagai kebijakan pemerintah benar-benar memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat.

Sebab, keberhasilan sebuah pemerintahan pada akhirnya bukan hanya diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari seberapa besar perubahan tersebut benar-benar dirasakan rakyat.

Zonaintiem.com – Berimbang dalam informasi, kritis dalam melihat fakta.