BGN Hentikan Sementara Pendaftaran Dapur Baru MBG, Fokus Efisiensi Anggaran dan Perluasan ke Daerah 3T

Daftar Isi

Zonaintiem.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan moratorium tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pimpinan baru BGN dalam melakukan efisiensi anggaran sekaligus menata pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kepala Nanik S. Deyang mengatakan, efisiensi anggaran menjadi fokus utama yang saat ini sedang disiapkan oleh BGN. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," ujar Nanik.

Menurutnya, terdapat empat langkah utama yang akan dilakukan BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Langkah pertama adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan dapat lebih tepat sasaran. Langkah kedua yakni menerapkan moratorium dapur MBG baru hingga evaluasi menyeluruh selesai dilakukan.

Selain itu, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan standar operasional. Langkah keempat adalah memperluas jangkauan program MBG ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui skema yang lebih efisien dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih dari 27 Ribu Dapur Akan Dievaluasi

Nanik mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, BGN memilih untuk merapikan dan mengevaluasi fasilitas yang sudah ada sebelum membuka pembangunan dapur baru.

Ia menilai sejumlah wilayah bahkan telah memiliki jumlah dapur yang mencukupi sehingga penambahan fasilitas baru belum diperlukan.

"Sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan bereskan dulu. Misalnya dalam satu kecamatan cukup enam dapur, ya enam saja. Karena itu kami lakukan moratorium," jelasnya.

Dapur Menumpuk di Kota, Daerah 3T Jadi Prioritas

BGN juga menemukan bahwa persebaran dapur MBG saat ini belum merata. Sebagian besar fasilitas terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara banyak daerah 3T yang belum terjangkau secara optimal.

Karena itu, Presiden meminta agar perluasan program lebih difokuskan ke wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan yang memadai.

"Yang menumpuk sekarang di kawasan aglomerasi, sementara daerah 3T belum banyak tersentuh. Pesan Presiden jelas, kami harus memprioritaskan wilayah 3T," kata Nanik.

Gunakan Kantin Sekolah dan Fasilitas yang Sudah Ada

Untuk mendukung perluasan program di daerah 3T, BGN tengah mengkaji berbagai alternatif pembiayaan dan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia. Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), hibah, hingga penggunaan kantin sekolah atau dapur fasilitas umum yang telah ada.

Menurut Nanik, pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi solusi yang tepat, terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit.

"Di beberapa wilayah 3T jumlah penerimanya hanya puluhan hingga ratusan orang. Karena itu tidak selalu perlu membangun dapur baru. Kita bisa memanfaatkan kantin sekolah atau fasilitas yang sudah tersedia," ujarnya.

Dapur Tidak Sesuai Standar Berpotensi Disuspensi

Selain moratorium pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur yang sudah beroperasi. Fasilitas yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun tata kelola akan mendapatkan pembinaan hingga berpotensi dikenakan sanksi penghentian sementara operasional.

Melalui langkah tersebut, BGN berharap program MBG tetap berjalan efektif, efisien, dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah 3T yang selama ini belum terlayani secara maksimal.

Sumber: Diolah dari keterangan resmi Badan Gizi Nasional dan laporan media nasional.