Beranda Zona Berita

Gaji PPPK Paruh Waktu Jepara Diprediksi di Bawah UMK, Pemkab Masih Hitung Anggaran

• 0 • menit membaca
Daftar Isi
( Ilustrasi : Pendaftar PPPK )

Jepara, zonaintiem.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, sedang mengkaji dan menghitung anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Diprediksi, besaran gaji yang akan diterima tidak akan mencapai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Ary Bachtiar, menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu ini tidak melalui proses pelantikan, melainkan hanya penyerahan Surat Keputusan (SK) pada akhir tahun 2025. "Sesuai rencana, mereka mulai bekerja dengan status PPPK paruh waktu per Januari 2026," ujar Ary kepada Murianews.com, Rabu (24/9/2025).

Skema Penggajian Berasal dari APBD dan Masih Dalam Proses Pengkajian

Terkait besaran gaji, Ary menjelaskan bahwa saat ini masih dalam proses pembahasan dan penghitungan. Dana untuk penggajian akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara. Menurut Ary, konsep awal penggajian disesuaikan dengan besaran gaji mereka saat ini.

"Jika disamakan dengan UMK, pemda akan sangat berat karena membutuhkan anggaran yang besar. Namun, kami masih mengkaji skema terbaiknya," ungkap Ary. Ia juga menambahkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Jepara mengalami penurunan, yang turut menjadi pertimbangan dalam penentuan gaji.

Saat ini, Pemkab Jepara tengah mencari skema pembiayaan yang tepat. "Semuanya masih belum bisa ditetapkan secara pasti," imbuhnya.

1.802 Orang Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Sekda Jepara, Ary Bachtiar, pada Kamis (11/9/2025) dengan nomor surat Pengumuman Nomor: 015/PANSEL.JPA/CASN/IX/2025, total ada 1.802 orang yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Rinciannya adalah:

  • 491 orang dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada database BKN, terdiri dari 29 tenaga guru dan 462 tenaga teknis.

  • 1.329 orang dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada database BKN, terdiri dari 14 tenaga guru, 67 tenaga kesehatan, dan 1.248 tenaga teknis.


ZI : YA

Posting Komentar