DPR Soroti PLTU Tanjung Jati: Infrastruktur Rusak, CSR Dipertanyakan, Hingga Proyek Tanpa Sosialisasi!
Foto : DPR RI
Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik melontarkan kritik tajam terhadap operasional PLTU Tanjung Jati, Jepara, dalam Rapat bersama Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan stakeholder di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (24/9/2025). Ia mempertanyakan manfaat PLTU bagi masyarakat sekitar, khususnya terkait kondisi infrastruktur dan transparansi program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR).
Jalan Desa Rusak Parah, CSR Dinilai Tak Tepat Sasaran
Jamaludin menyoroti ironi di desa-desa sekitar PLTU, terutama Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kabupaten Jepara, di mana ia melihat kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah. Padahal, menurutnya, program CSR seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat di wilayah terdekat.
"Saya ini sukanya blusukan, suka sudut-sudut Jepara terpencil saya tahu. Ironisnya kampung-kampung di dekat PLTU itu jalannya rusak-rusak. Nah ini yang saya pertanyakan selama ini CSR-nya kemana? Bukankah lebih utamakan di daerah sekitar?" tegas Jamaludin dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Ia juga mengkritik minimnya keterbukaan mengenai siapa saja penerima manfaat CSR, yang menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Anggota DPR ini bahkan menduga bahwa sebagian besar keuntungan dari proyek energi tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Jepara.
"Pak, apakah benar sebagian besar keuntungan proyek ini lari ke luar negeri sementara masyarakat Jepara hanya kebagian polusi dan penyakit. Ini pernyataan lho kalau memang beroperasi dengan standar internasional, kenapa laporan CSR tidak pernah diumumkan terbuka, apa ada yang ditutup-tutupi?" ujarnya.
Proyek Gardu Induk Memicu Demo Akibat Minim Sosialisasi
Selain isu CSR, Jamaludin juga menyoroti masalah pembangunan gardu induk di Kecamatan Nalumsari, Jepara, yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Ia mengungkapkan bahwa proyek tersebut dilaksanakan tanpa sosialisasi yang memadai kepada warga, yang berujung pada aksi demonstrasi.
"Jadi pelaksanaannya di desa itu pak, tidak ada sosialisasi sama sekali. Sehingga tiang-tiang itu dipasang di rumah-rumah warga mereka bertanya-tanya, katanya untuk mengganti tiang lama yang sudah rusak tau-tau digunakan untuk pembuatan gardu induk," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi akar masalah, bahkan ia menyebut namanya ikut dipertanyakan warga saat demonstrasi terjadi. Jamaludin menyayangkan adanya praktik "melanggar dulu, pokoknya jalan sik izin urus belakangan, sosialisasi belakangan" yang dinilai menimbulkan masalah di lapangan.
PLN Minta Maaf dan Janji Bentuk Tim Khusus
Menanggapi kritik keras tersebut, Direktur Manajemen Pembangkit PT PLN Rizal Calvary Marimbo menyampaikan permohonan maaf atas persoalan dan keresahan yang terjadi di masyarakat sekitar PLTU Tanjung Jati, Jepara.
Rizal berjanji akan segera membentuk tim dan turun langsung ke lokasi untuk meninjau serta mengevaluasi masalah yang ada di lapangan dan keluhan masyarakat.
"Saya ingin mengetahui secara jelas bagaimana sistem di sana, nanti ada tim menjelaskan apa kejadian-kejadian yang sangat micro itu terjadi di sana. Kita akan catat, saya juga akan langsung mengevaluasi," tutup Rizal.
Jamaludin Malik sendiri menekankan bahwa tugas wakil rakyat adalah menyuarakan kepentingan masyarakat, apapun risikonya. "Kita ini DPR, kita harus menyampaikan apa adanya. Kita berdiri dengan rakyat, apapun resikonya," pungkasnya.
Posting Komentar